RRI - Radio Digital DAB Pertama di Indonesia pada 2016

=====UPDATE 2024======

Klik disini untuk

melihat bukti radio RRI DAB+

di Surabaya

=====================

Pada April 2016 lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) meluncurkan uji coba layanan radio digital DAB + di Jakarta. Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) menyatakan bahwa Indonesia akan menggunakan DAB + sebagai platform digital resminya pada Band III.

Radio Republik Indonesia (RRI), penyiar layanan publik, telah mengoperasikan uji coba DAB + sejak Agustus 2013, didukung oleh pemancar dan antena 2,5 KW yang terletak di bagian atas kantor pusat RRI di Jakarta, Indonesia, menggunakan saluran 12D VHF pada Pita. III. Uji coba DAB + tahap pertama akan mencakup wilayah Jakarta dan kedepannya RRI berencana mengembangkan cakupan dan jumlah program yang dicakup uji coba tersebut.

Pita Frekuensi Radio DAB Menurut wikipedia

Block	Centre Frequency
5A	174.928 MHz
5B	176.640 MHz
5C	178.352 MHz
5D	180.064 MHz
6A	181.936 MHz
6B	183.648 MHz
6C	185.360 MHz
6D	187.072 MHz
7A	188.928 MHz
7B	190.640 MHz
7C	192.352 MHz
7D	194.064 MHz
8A	195.936 MHz
8B	197.648 MHz
8C	199.360 MHz
8D	201.072 MHz
9A	202.928 MHz
9B	204.640 MHz
9C	206.352 MHz
9D	208.064 MHz
10A	209.936 MHz
10B	211.648 MHz
10C	213.360 MHz
10D	215.072 MHz
10N	210.096 MHz
11A	216.928 MHz
11B	218.640 MHz
11C	220.352 MHz
11D	222.064 MHz
11N	217.088 MHz
12A	223.936 MHz
12B	225.648 MHz
12C	227.360 MHz
12D	229.072 MHz
12N	224.096 MHz
13A	230.784 MHz
13B	232.496 MHz
13C	234.208 MHz
13D	235.776 MHz
13E	237.488 MHz
13F	239.200 MHz

RRI dan MCIT akan meluncurkan layanan DAB + dari dua stasiun radio RRI, satu di Entikong, kota kecil Kalimantan / Kalimantan, dan lainnya di Kota Batam, pulau yang dekat dengan perbatasan Singapura. Layanan ini sejalan dengan kebijakan Presiden untuk melayani WNI di daerah perbatasan dan terpencil. Isinya adalah program lokal, regional dan nasional.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dalam Sidang Umum Digital Audio Broadcasting Dunia (World DAB) di Paris, Prancis, menyampaikan bahwa institusinya telah menjadi perintis penerapan sistem radio digital di Indonesia di bawah payung hukum Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

"Pada intinya RRI mewakili Indonesia menjadi perintis DAB Plus dengan memulai siaran radio digital, sekaligus memperlihatkan komitmen negara dalam sistem demokrasi dan dan keterbukaan melalui media siaran radio," demikian laporan anggota Dewan Pengawas LPP RRI Freddy Ndolu untuk ANTARA News, Kamis, usai Sidang Umum World DAB di Paris, pada 7 dan 8 November 2017.

Di depan lebih dari 200 peserta sidang dari 30 negara, Freddy memaparkan bahwa para produser teknologi digital di Indonesia telah mencanangkan komitmen sejak RRI didirikan 11 September 1945 untuk tetap mengudara hingga akhir zaman.

Bahkan, ia juga mengemukakan bahwa Pemerintah RI, DPR dan praktisi penyiaran sedang memasuki tahap akhir menyelesaikan perdebatan mengenai digitalisasi penyiaran radio dan televisi.

"Saat ini masih alot perdebatan antara Komisi I DPR dengan Badan Legislasi DPR seputar siapa yang berhak mengatur digitalisasi, yakni operator tunggal oleh LPP RRI dan TVRI single mux atau operator multi mux atau sistem yang diatur oleh lebih dari satu operator digital," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam forum internasional itu Freddy juga mengemukakan bahwa pihaknya meminta komitmen penyelia teknologi digital agar lebih serius memainkan peran di negara-negara berkembang, seperti Indonesia untuk memfasilitasi proses dari analog ke digitalisasi penuh.

Tanggapan dari lembaga-lembaga penyiaran Eropa dan hampir semua lembaga penyiaran radio televisi melihat masalah konten perlu dibenahi oleh media penyiaran di era digital.

Selain itu, ia menyatakan, perlu dukungan serius dari parlemen dan pemerintah bagaimana fasilitasi masalah pembiayaan konten program lebih profesional.

Freddy menambahkan, konteks untuk Indonesia dibutuhkan niat baik secara politis (political will) dari parlemen dan dukungan secara baik (good will) dari pemerintah mengenai pembiayaan program LPP RRI dan TVRI untuk memastikan independensi dan tanggungjawab sosial media penyiaran publik untuk menjaga demokrasi.

Sumber : Antara News Portal